Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Perkembangannya Dalam Perspektif Rencana Tata Ruang Kota ( Kasus Studi : Kawasan Kumuh Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)

Abstrak

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim. Di Bekasi Barat terdapat terdapat 430,61 ha permukiman kumuh yang tersebar di 12 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Bekasi Barat.Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh. Faktor-faktor tesebut antara lain urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, lahan perkotaan, tata ruang, daya tarik perkotaan, sosial budaya, status kepemilikan bangunan dan lama tinggal penghuni. Dari gambaran permasalahan kawasan permukiman kumuh di Bekasi Barat , maka  tujuan dalam penelitian ini adalah” untuk menganalisis kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Perkembangannya Bila Ditinjau dari Aspek Rencana Tata Ruang Kota. Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus, yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Kumuh Bekasi Barat, dengan cara interview dan observasi selama penelitian berlangsung. Alat Analisis yang digunakan adalah yaitu melalui tiga tahapan: Reduksi data; Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil penelitian Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Permukiman Kumuh Kota Bekasi diperileh sebagai berikut : 1. Kondisi Sosial Ekonomi Kawasan Kumuh Bekasi Barat, dapat disikripsikan dengan perkamungan miskin, karena tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang juga rendah, jenis pekerjaan yang serabutan seperti buruh, tukang gojek. Mayoritas penduduk adalah pendatang  dari sekitar luar kota Bekasi; 2. Dari aspek kepemilikan sebagaian besar adalah milik sendiri namun sebagaian status tanah mereka tidak bersertifikat namun legal karena dalam bentuk girik. Karena pendapatan yang rendah umumnya di bawah Rp.1.000.000/ bulan disamping tingkat pendidikan yang rendah, maka perhatian dan pengetahuan mereka pun terbatas dalam menjaga pola hidup lingkungan yang bersih atau bebas dari kekumuhan; 3. Ada tiga (3) point penting yang menjadi konsen dalam menangani persoalan sosial ekonomi di Permukiman Kumuh Bekasi Barat , yaitu; a. Kesadaran masyarakat di kawasan kumuh, dalam hal menjaga kebersihan dan ketertiban umum; b. upaya rehabilitasi oleh pihak pemerintah (sudah berlangsung) terhadap infrastruktur pendukung suatu kawasan yang bersih dan sehat, seperti kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, sampah, RTH dan alat proteksi kebakaran yang harus tersedia di kawasan permukiman kumuh tersebut; c. Upaya di bidang penanggulangan permukiman kumuh, dengan cara yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan jalan keluar terbaik dan memihak kepada kepentingan masyarakat yang tinggak di kawasan permukiman kumuh dan d. Memperhatikan analisis rencana tata ruang, menunjukkan bahwa secara eksplisit pola dan karakteristik kawasan permukiman kumuh tidak terdapat dalam rencana pola ruang kota Bekasi secara detail,, namun yang dijabarkan dalam kepadatan bangunan yang ada disetiap kecamatan termasuk Kecamatan Bekasi Barat