Jurnal Kajian Wilayah dan Kota

Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Alih Fungsi Perumahan (Studi Kasus Sungai Bambu, Jakarta Utara)

Hari Keristian — Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0800

Rumah mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, karena rumah merupakan cerminan dan pengejawantahan dalam pribadi manusia. Komarudin(1997:300) mengatakan bahwa rumah mempunyai tiga arti penting bagi kehidupan manusia, yaitu tempat untuk berlindung, membina dan kegiatan keluarga. Fenomena perubahan pemanfaatan lahan permukiman terlihat kasat mata di Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara, banyak terdapat kantor perdagangan dan jasa ekspor- import yang menggunakan zona pemanfaatan rumah sebagai kantor. Lokasi Kelurahan Sungai Bambu berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta International Container Terminal/JICT), pola penggunaan lahan eksisting didominasi oleh permukiman dan Industri/pergudangan. Dalam penelitian ini mengangkat aspek pengendalian pemanfaatan ruang terhadap perubahan-perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi, melalui strategi mekanisme perizinan dan non perizinan yang sudah berjalan dalam 7 tahun pertama semenjak RTRW dan RDTR PZ diberlakukan, apakah efektif atau perlu ditingkatkan lagi.

Strategi Penataan Kawasan Perdagangan Dan Jasa Melalui Pendekatan Tata Bangunan Lingkungan (Studi Kasus Cikarang Utara)

Zeno Bachtiar, Zefri, budi supriyatno — Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0800

Kecamatan Cikarang Utara merupakan kawasan yang berkembang dengan cepat sehingga terdapat kebutuhan pengendalian blok kepadatan tinggi, kawasan berkembang dengan cepat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk kota berdampak kepada meningkatnya pembangunan koridor perdagangan dan jasa di ruas jalan utama yang strategis. Kecenderungan ini dapat terus berlanjut mengingat nilai lahan yang semakin meningkat dan lahan sekitar RTH sangat
strategis secara lokasi, maka perkembangan bangunan berlantai banyak perlu untuk dikendalikan, agar komposisi ruang vertikal dan horizontal tetap terjaga. Teknik Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis Sistem Informasi Geografis. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable. Hasil dari penelitian ini diperoleh beberapa strategi dalam pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa kawasan perkotaan Cikarang Utara antara lain : 1) Proses pengawasan pembangunan yang dilakukan di Perkotaan Cikarang Utara 35% belum memperhatikan ketentuan IMB, seperti melebihi GSB, KDB, KDH, dan bahkan tidak memiliki IMB seperti rumah tinggal; 2) Penempatan ruang untuk kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Perkotaan Cikarang Utara belum terdapat ruang yang disedikan; 3)Menjadikan Kawasan Cikarang Utara sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan ruang publik; 4) Membatasi pembangunan yang terjadi di Kawasan Cikarang Utara; 5) Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi.; 6) Menindak pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan Cikarang Utara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya.

Arahan Pemanfaatan Lahan Permukiman Di Kawasan Rawan Bencana Longsor (Studi Kasus : Di Kabupaten Banjarnegara)

gigit pratama, susetya herawati — Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilakukan pada Kawasan Utara Kabupaten Banjarnegara, menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan software ArcGIS yaitu dengan melakukan analisis indeks ancaman bahaya longsor, indeks kerentanan bahaya longsor, kemampuan lahan, kesesuaian lahan permukiman, proyeksi kebutuhan lahan permukiman. Hasil penelitian ditemukan tingkat ancaman bahaya tanah longsor rendah, sedang dan tinggi dengan total luas kelas bahaya longsor tinggi 5.576 Ha, luas bahaya sedang 5.245 Ha dan luas bahaya rendah 17.238 Ha. Tingkat kerentanan terhadap bahaya tanah longsor memiliki tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi dengan total luas 5.871Ha untuk kerentanan rendah, 4.815,7 untuk kerentanan sedang dan 133,6 Ha untuk kerentanan tinggi. sedangkan potensial jiwa terpapar bahaya tanah longsor 21.763 jiwa, potensial kerugian fisik Rp116.600.000.000,-, potensi kerugian ekonomi Rp.19.602.528.251.924,-, dan potensi kerugian lingkungan dengan total luas 8.198 Ha. Kemampuan lahan pada wilayah utara Kabupaten Banjarnegara memiliki kelas Zona kemampuan pengembangan sedang dengan luas 4.689 Ha dan kemempuan pengembangan cukup dengan luas 33.695 Ha. Kesesuaian Lahan Permukiman memiliki katagori sangat sesuai sebesar 1.482 Ha (4%), katagori sesuai seluas 16.576 Ha (43%), katagori kurang sesuai seluas 19.454 Ha (51%), dan katagori tidak sesuai seluas 871 Ha (2%). Proyeksi kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2040 didapati kebutuhan lahan permukiman dengan total luas 1.574 Ha dan berdasarkan hasil analisis arahan pemanfaatan lahan pengembangan permukiman di kawasan utara Kabupaten Banjarnegara memiliki luas total 5.790 Ha, dengan tingkat kesesuaian dengan rencana pola ruang permukiman dengan katagori SESUAI seluas 1.263 Ha (52%) dan katagori tidak sesuai seluas 1.181 Ha (48%). Arahan mitigasi bencana longsor untuk kawasan permukiman yang berada di dalam Zona Rawan Bencana (ZRB) longsor yaitu untuk relokasi didapati sebesar 10 Ha (2%), arahan proteksi kawasan sebesar 132 Ha (23%) dan arahan adaptasi sebesar 436 Ha (75%). Berdasarkan hasil analisis arahan pemanfaatan lahan permukiman di wilayah utara Kabupaten Banjarnegara masih mencukupi dengan ketersediaan lahan surplus sebesar 4.216 Ha.

Mitigasi Bencana Berbasis Sister Village Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Mujianto, jenni Ria rajagukguk, Irwan Prasetyo — Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0800

Dalam upaya pengurangan resiko bencana, beberapa desa di lereng Merapi bagian atas telah menjalin kerja sama dengan desa di bagian bawah sebagai tempat pengungsian, istilah ini kemudian disebut sebagai Sister Villege atau Desa Paseduluran. Desa Paseduluran didefinisikan sebagai sebuah hubungan layaknya sedulur (saudara) antara adalah desa yang berada di daerah bencana dengan desa yang bebas bencana, sehingga bila terpaksa harus mengungsi maka tujuannya ke tempat sedulurnya (saudaranya). Pembentukan Desa Paseduluran dituangkan dalam SK Kepala BPBD Kabupaten Klaten Nomor 368 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Paseduluran. Dalam SK disebutkan bahwa Desa Balerante sebagai desa asal pengungsi bekerjasama dengan Desa Kebondalem Lor sebagai desa penyangga. Di Kabupaten Klaten, ada 13 desa asal pengungsi yang seluruhnya dari Kecamatan Kemalang serta 26 desa penerima pengungsi yang merupakan desa-desa di sekitar selter pengungsian. Penerapan program Sister Village merupakan salah satu bentuk dari kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. Mitigasi bencana sendiri merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi jika kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat semakin besar, maka akan memperkecil risiko bencana.

Kajian Neraca Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dalam Membangun System Informasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Agung Muspriyono, Ayub Muktiono, kasman — Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0800

Kajian Neraca Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dalam Membangun System Informasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten keharmonisan dan kaidah-kaidah tata ruang, daya dukung dan daya tampung, serta infrastruktur yang layak dan memadai sehingga menyebabkan kawasan menjadi tidak layak huni. Dalam rangka pengembangan penatagunaan ruang, perlu dilakukan penyusunan nerara tata ruang untuk melihat apakah implemetasi tata ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang dan melihat ketersediaan sisa alokasi ruang yang masih dapat digunakan yang diklasifikasikan berdasarkan desa/kelurahan, kecamatan, wilayah pengembangan dan pola ruang. Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang, di Kabupaten Bekasi terdapat penggunaan lahan yang sesuai, tidak sesuai, dan tidak sesuai (belum berwujud) dengan peruntukan lahan dalam rencana pola ruang 2011-2031. Luas penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan pola ruang adalah sebesar 55,203.55 Ha, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan pola ruang sebesar 13,530.51 Ha, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai (belum berwujud) sebesar 57,803.97 Ha.