PARADIGMA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
Kata Kunci:
Paradigma, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan, Wilayah PesisirAbstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan manajemen tata ruang, persepsi pengelolaan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang terhadap efektivitas penataan ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kausal. Penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling pada birokrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Timur, total sampel sebanyak 60 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengetahuan manajemen tata ruang dan persepsi pengelolaan ruang berpengaruh positif terhadap pengawasan penyelenggaraan penataan ruang; dan (2) Pengetahuan manajemen tata ruang, persepsi pengelolaan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang berpengaruh positif terhadap efektivitas penataan ruang terbuka hijau. Jadi efektivitas penataan ruang terbuka hijau dapat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan manajemen tata ruang, persepsi pengelolaan ruang dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.
Referensi
Bengen, D.G. 2000. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya Pesisir (Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 13-18 November 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).
__________. 2001. Ekosistem dan Sumber daya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan (Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober – 3 November 2001. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB).
___________. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumber daya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB.
Dahuri R., Rais Y., Putra S.,G., Sitepu, M.J., 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Dahuri, R. et al. 1998. “Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan yang Berakar dari Masyarakat” Kerjasama Ditjen Bangda dengan Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan, IPB. Laporan Akhir.
Fauzi. A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia, Jakarta.
Gordon, H.S., 1954. The Economic Theory of a Common Property Resource: the Fishery. Journal of Political Economics, 62 (2): 124 – 142.
Kusumastanto, T., 2002. Reposisi “Ocean Policy” Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah: Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, FPIK-IPB.
Nugroho, dkk. 2001. Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Berkelanjutan (Peper Kelompok IV Mata Kuliah Falsafah Sain, IPB).
Rais. Jacub. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Asih, 2016. Arahan Optimalisasi Fungsi Zona Taman Kota Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Berdasarkan Persepsi Masyarakat. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
Susilo, S.B. 1999. Perencanaan Perikanan Nasional dengan Pendekatan Model dan Simulasi. J. II. Pert. Indo. Vol. 8(2).
Zamani, N.P dan Darmawan, 2000. Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 21 – 26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I., 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. : Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Deevia Archana
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
