EVALUASI IMPLEMENTASI GARIS SEMPADAN PADA BWP PUSAT KOTA KORIDOR JALAN AHMAD YANI KOTA BEKASI

Abstrak

Kota Bekasi menunjukkan perkembangan lahan terbangun yang sangat signifikan
dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki posisi strategis sebagai ‘penyangga’ DKI
Jakarta. Hal tersebut terlihat dengan adanya proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang
ada di Kota Bekasi seperti Tol Jakarta-Cikampek Elevated, Tol Jakarta-Cikampek 2
Selatan, Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, KCIC, LRT,
Double Track, dll. Perkembangan tersebut berdampak pada perubahan spasial Kota
Bekasi terutama terkait dengan jaringan sirkulasi dan garis sempadan bangunan di Kota
Bekasi. Secara umum, pola jaringan jalan yang terbentuk adalah pola terpusat karena
sistem jaringan regional yang berorientasi ke pusat kota. Jaringan jalan di Kota Bekasi
terdiri atas Jalan Arteri, Kolektor dan Lingkungan. Pemanfaatan Lahan sepanjang Jalan
Arteri umumnya didominasi oleh kegiatan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa serta
Industri, sementara untuk pemanfaatan lahan sepanjang Jalan Kolektor didominasi oleh
Perdagangan dan Jasa serta Permukiman. Kota Bekasi pada saat ini telah memiliki
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan yang
diterbitkan pada tahun 2014 dan digunakan sebagai acuan/rujukan utama dalam
pelaksanaan pembangunan. Namun seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan
Kota Bekasi, ketentuan garis sempadan yang diatur Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor
24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan, dinilai sudah kurang relevan lagi digunakan
sebagai acuan perizinan/arah pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan review dan
updating data terkait dengan ketentuan garis sempadan di Kota Bekasi, khusunya pada
BWP Pusat Kota Koridor Jalan Ahmad Yani. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran terhadap garis sempadan yang ada pada BWP Pusat Kota Koridor Jalan Ahmad
Yani serta untuk mendapatkan data, hasil evaluasi serta rekomendasi perubahan garis
sempadan yang ada di BWP Pusat Kota Koridor Jalan Ahmad Yani. Dari hasil penelitian
ini, diharapkan dapat dilakukan review dan peninjauan kembali ketentuan teknis garis
sempadan di Kota Bekasi sebagai bahan pertimbangan untuk review atau perubahan
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan.