Dampak Fiskal Pembangunan Kawasan TOD Karawang Terhadap APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Abstrak

Keberadaaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) yang direncanakan memiliki stasiun di Kabupaten Karawang telah mendorong adanya kawasan transit on development (TOD). Pnegembangan kawasan ini akan berpengaruh pada penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya seperti perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya. Kawasan TOD Karawang dengan luas sebesar ±250 Ha berlokasi di dua desa yaitu desa Wanasari dan Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Kawasan TOD Karawang akan berpengaruh baik pada penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. Penerimaan akibat pembangunan bersumber dari pajak, retribusi dan dana perimbangan. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilakukan dalam rangka penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana publik akibat pembangunan. Studi ini membahas sejauh mana pembangunan Kawasan TOD Karawang berdampak pada keuangan daerah. Adapun metode yang digunakan adalah analisis dampak fiskal. Perhitungan hanya dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang merupakan dampak langsung dari pembangunan Kawasan TOD Karawang. Berdasarkan analisis dampak fiskal dalam penelitian ini (2019-2043), pembangunan Kawasan TOD Karawang bernilai positif sebesar Rp. 316.495.375.189,- Hal ini berarti, penerimaan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan biaya pengeluran (surplus). Hasil analisis bernilai positif tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pihak pengembang dengan menginternalisasi dampak yang muncul akibat pembangunan. Hasil positif juga mengandung arti pembangunan Kawasan TOD Karawang tidak membebani anggaran pemerintah daerah, dan karenanya pembangunan dapat terus dilaksanakan sampai selesai sesuai waktu perencanaan. Namun demikian, dari hasil analisis diketahui terjadi penurunan yang cukup signifikan pasca selesainya pembangunan Kawasan TOD Karawang dengan asumsi seluruh kawasan sudah beroperasi secara maksimal. Karenanya, diperlukan analisis dampak fiskal dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk memastikan pembangunan baru tidak berdampak negatif terhadap keuangan daerah. Mengingat pentingnya mengetahui dampak fiskal suatu pembangunan baru, analisis dampak fiskal dapat digunakan sebagai prosedur dalam pembuatan kebijakan pembangunan baru oleh pemerintah daerah.